Ratna Sarumpaet menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo memblokir dana nasabah untuk bantuan Papua

Foto dokumentasi detik.com

Ratna Sarumpaet menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo memblokir dana nasabah untuk bantuan Papua senilai Rp 23 triliun, PSI heran atas tudingan Ratna itu.

“Kami dengar celotehan Ibu Ratna, biasanya diikuti dengan kegaduhan yang kosong.

Kali ini soal tudingan blokir rekening. Ada yang bilang dana diblokir, ada yang bilang pula dana hilang,” ujar juru bicara PSI bidang hukum, Rian Ernest, kepada wartawan, Kamis (20/9/2018).

“Kemenkeu pun akhirnya terpaksa meladeni tuduhan aneh bin ajaib ini.

World Bank sudah klarifikasi bahwa tuduhan itu tidak berdasar,” sambungnya.

Rian heran atas sikap Ratna yang asal menuding tanpa meminta konfirmasi lebih dulu.

Dia meminta Ratna tidak membuat kegaduhan kosong dan berpolitik praktis.

“Kami ingin Ibu Ratna menghindari kegaduhan kosong dan politik praktis,” kata Rian.

Di sisi lain, Rian heran atas perubahan sikap dan pandangan Ratna.

Mengingat dulu, kata Rian, Ratna kerap memilih mengkritik pemerintah lewat karya seninya.

“Kami rindu Ibu mengkritik lewat seni. Ibu pernah melahirkan cerita drama tentang Marsinah di tahun 1994.

Publik menikmati karya Ibu itu,” ujarnya.

Rian mengaku penasaran atas perubahan sikap Ratna tersebut.

Ia lalu memberi sindiran soal Ratna yang kini mendukung Prabowo Subianto di pilpres.

“Kami pun penasaran, Bu Ratna. Setelah dahulu Ibu membela Marsinah, mengapa kini Ibu mendukung seorang tentara yang dipecat karena tidak bisa mengendalikan anak buahnya?” ungkap Rian.

Kasus ini bermula dari salah satu nasabah, Ruben PS Marey, yang mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC).

Ruben melaporkan bahwa pemerintah diduga melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank di Indonesia.

Ratna sebelumnya juga menyebutkan dana tersebut merupakan swadaya untuk pembangunan di Papua.

Ruben kemudian menyebutkan nominal yang ada di rekeningnya itu mencapai Rp 23,9 triliun.

Bantahan kemudian disampaikan Kementerian Keuangan.

Menurut Kemenkeu, pihaknya hanya punya kewenangan menutup atau memblokir rekening milik kementerian/lembaga negara.

“Kebijakan (Kemenkeu) tersebut tidak berlaku untuk rekening atas nama pribadi/perorangan yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui APBN,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, Senin (17/9).

Facebook Comments

Previous Article
Next Article